Ada tiga tindakan yang dapat dikenakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al-Zaytun, yaitu , administrasi, serta tertib sosial dan keamanan.
Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melalui keterangan tertulisnya, usai menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan pemerintah hingga saat ini masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan teknologi informasi yang digunakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dapat meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Peringatan Hari Paskah, Menko Polhukam Hadir Peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor, Setelah Konflik 15 Tahun
Tindak Pidana Perdagangan Orang Sangat Keji Bagi Kemanusiaan, Menko Polhukam: Pemerintah Berantas Mafia Terlibat
Menkopolhukam Mahfud MD Curhat Sulitnya Menyampaikan Aspirasi Kepada DPR RI, Lebih Enak Era Sukarno
