PT Produksi Film Negara Ternyata Banyak Masalah, DPR akan Desak Pemerintah Beri Bantuan
SolusiTVnews.com – DPR menemukan beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh PT Produksi Film Negara (PFN).
Deretan permasalahan tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco datang ke kantor PFN untuk melakukan sidak bersama dengan jajaran Komisi VI DPR pada Jumat pagi, 14 Maret 2025.
Setelah berkeliling area gedung PFN, Dasco membeberkan jika ada masalah terkait finansial dan kurangnya fasilitas studio untuk produksi karya.
Permasalahan Finansial PFN
Dasco menyoroti adanya hutang yang dimiliki dan permasalahan gaji karyawannya.
“Hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi masih belum terbayar, dan operasional, serta dana produksi yang tersendat-sendat,” kata Dasco kepada media.
Dasco menyatakan jika tunggakan gaji berasal dari permasalahan masa lalu, tepatnya saat pandemi COVID–19 melanda.
Hutang yang dimiliki PFN seperti hutang pajak PBB dan lainnya.
“Kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi mendapatkan gaji 40 persen, 30 persen,” jelasnya.
Studio dan Fasilitas PFN yang Kurang Memadai
Dasco juga menyoroti tentang studio dan fasilitas yang masih punya banyak kekurangan, padahal diharapkan nantinya akan menjadi pusat konten perfilman negara.
“Semuanya kurang, peralatan nggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan,” imbuhnya.
“Sarana pendukung sangat minim,” ujarnya lagi.
Selain itu juga banyak bangunan lama di kompleks PFN tersebut.
Langkah yang akan Dilakukan DPR
Dasco mengatakan kalau mereka akan melakukan berbagai langkah untuk membantu PFN dan industri kreatif film di Indonesia secara keseluruhan.
“Kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi VI untuk meminta kepada pemerintah, dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film Indonesia menjadi bangkit,” ucap Dasco.
Dasco juga menambahkan akan ada koordinasi dengan kementerian hingga stakeholder.
“Komisi VI nanti akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan memanggil stakeholder yang lain untuk sama-sama memikirkan bagaimana kemudian membangkitkan industri kreatif dan film,” tambahnya.
Pembenahan yang akan dilakukan, menurut Dasco harus dimulai dari pembenahan perusahaan film negara.
(Sumber: Pemberitaan Media Siber)
