Aksi ‘Indonesia Gelap’ Bakal Geruduk Istana Negara di Pelantikan Kepala Daerah, Ada 13 Tuntutan Mahasiswa
SolusiTVnews.com – Sedang hangat diperbincangkan publik Tanah Air terkait Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar aksi ‘Indonesia Gelap’ di DKI Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Koordinator BEM SI, Herianto menuturkan pihaknya tengah menyiapkan demonstrasi puncak yang akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang.
Herianto menuturkan, aksi puncak itu direncanakan digelar di kawasan Istana Negara, Jakarta, dan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah serentak.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ yang akan digelar di Istana Negara itu dinilai tepat untuk mengingatkan kepala daerah terkait tugas mereka kepada rakyat.
Terkait hal ini, para mahasiswa menuntut Pemerintah RI terkait isu pendidikan hingga merombak Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan tersebut salah satunya diutarakan Bagas Wisnu selaku Jenderal Lapangan Aksi BEM SI yang digelar di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.
Bagas menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan yang dilayangkan para mahasiswa di dalam aksi Indonesia Gelap.
“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini,” seru Bagas.
“Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” tegasnya dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ di DKI Jakarta.
Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar di DKI Jakarta? Berikut ulasan selengkapnya.
13 Poin Penting dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’
Aksi mahasiswa Tanah Air bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dilancarkan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di DKI Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Berikut sejumlah poin penting tuntutan dalam aksi tersebut:
- Pendidikan gratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan
- Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba
- Hapuskan multifungsi ABRI
- Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat
- Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
- Evaluasi penuh program makan bergizi gratis
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen
- Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset
- Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih
- Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR
Selain di DKI Jakarta, terdapat sorotan khusus terkait efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan nasional
Seruan dari Bandung: Efisiensi Berdampak ke Pendidikan
Dalam kesempatan berbeda, para mahasiswa BEM SI di Jawa Barat juga menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin, 17 Februari 2025.
Massa yang hadir merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa berorasi hingga membentangkan poster yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah RI.
Massa juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.
“Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.
Selain itu, Plt. Ketua Bem Kema Unpad Rhido Anwari Aripin dalam aksinya mengungkapkan, mereka membawa sejumlah tuntutan berisi beberapa poin yang intinya mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan evaluasi anggaran.
“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.
Salah satu poin tuntutan massa mahasiswa dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ di Bandung, yakni meminta anggaran pendidikan.
“Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi,” ujar Rhido.
“Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan,” tandasnya.(DG/Red)
(Sumber:Pemberitaan Media Siber)
