BPKP Tidak Mendukung PT KCI Impor KRL Bekas Jepang, Dinilai Armada KRL Masih Cukup Memenuhi Kebutuhan Pelanggan
SolusiTVnews.com | Jakarta – Rencana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas Jepang yang mau dilakukan PT KCI tak direkomendasikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BPKP tidak merekomendasikan impor karena armada KRL dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengungkapkan, menurut laporan BPKP hingga saat ini masih ada sarana yang bisa dioptimalkan oleh KCI untuk menunjang operasi KRL.
“Ada beberapa alasan teknis dari BPKP terkait dengan impor ini kurang tepat karena beberapa unit sarana yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan untuk penggunaannya,” kata Seto dalam keterangan pers di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2023).
Seto memaparkan BPKP menjelaskan dalam hasil auditnya saat ini ada sekitar 1.114 unit KRL yang dioperasikan KCI, kemudian 48 unit KRL diberhentikan operasinya, dan 36 unit diupayakan untuk dikonservasi atau dipensiunkan.
BPKP menemukan total sarana yang ada saat ini masih bisa melayani jumlah kebutuhan penumpang KRL. Tahun ini, dengan 1.114 unit yang ada, KCI melayani total 273,6 juta penumpang per tahun atau sekitar 800-900 ribu penumpang per hari.
Bila dibandingkan, di tahun 2019, KCI dapat melayani penumpang lebih banyak dengan jumlah sarana yang lebih kecil. Pada 2019, armada yang siap digunakan 1.078 unit, namun dapat melayani penumpang hingga 336,3 juta per tahun atau mencapai 1 juta penumpang per hari.
BPKP juga menyatakan sampai saat ini okupansi KRL dinilai belum penuh dan mencapai 100%. Di tahun ini saja baru mencapai 62,75% saja rata-rata tingkat keterisian kereta commuter line.
“Overload memang terjadi pada jam peak hours, namun secara keseluruhan untuk okupansi itu di 2023 masih cuma 62,75%. Sementara di 2024 diperkirakan masih 79% dan 2025 itu masih di 83%, ini data saya dapat dari BPKP,” ungkap Seto.
Sumber: infopublik.id