Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya pada sektor perizinan dan manajemen aset.

Sektor itu disinyalir menjadi area yang rawan terjadinya praktik korupsi karena melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan, serta adanya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang dapat disalahgunakan. Misalnya dalam kasus penyelamatan Danau Toba.